Sejarah Hotel Sultan: Dibangun Ibnu Sutowo, Kini Punya Negara

The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Dok: The Sultan Hotel & Residence)

Pemerintah akan segera mengelola sendiri Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ini dilakukan setelah pemerintah memenangkan gugatan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno atau bangunan Hotel Sultan dari PT Indobuildco.

Dengan putusan tersebut, Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan ditetapkan secara sah dimiliki oleh negara dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara.

“Pimpinan telah memutuskan dengan berakhirnya HGB Nomor 27/Gelora/2006 dan Nomor 26/Gelora akan mengelola sendiri. Jadi Kementerian Sekretariat Negara akan mengelola sendiri dalam hal ini PPK GBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno,” ungkap Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama saat jumpa pers di Kemensetneg, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Keputusan ini merupakan akhir dari perjalanan kepemilikan Hotel Sultan yang sarat kontroversi sejak tahun 1970-an.

Berdasarkan arsip Gatra (2005), cerita bermula ketika Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, menerima kabar bahwa Jakarta jadi tuan rumah konferensi pariwisata se-Asia Pasifik yang akan dihadiri sekitar 3.000 orang. Karena tak memiliki banyak hotel berskala internasional, Ali mengajukan surat kepada Pertamina ihwal pembangunan hotel untuk menjamu para tamu pada 1971.

Selain karena tidak boleh dibangun pihak swasta, permintaan kepada Pertamina disebabkan karena BUMN itu sedang berada di masa kejayaan dan banyak uang. Perlu diketahui, pada tahun 1970-an, Pertamina tertimpa ‘durian runtuh’ karena harga minyak dunia di pasar global sedang meningkat, atau dalam istilah ekonomi disebut oil boom.

Permintaan ini kemudian disetujui oleh Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo (1968-1978). Singkat cerita, pada 1973 Sutowo membangun hotel tersebut di kawasan Senayan di bawah bendera  PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

“Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu,” kata Ali Sadikin.

Mengutip buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu  memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya. Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah awal kontroversi hotel yang kini disebut Hotel Sultan itu. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo. Pada masa Orde Baru tentu tidak ada yang berani menggugat hal ini. Terlebih, Sutowo sendiri dikenal sebagai “untouchable man” karena berhasil lolos dari jeratan hukum.

Keputusan ini tentu tidak terlepas dari kedekatan Sutowo dan Presiden Soeharto. Mengutip Richard Robinson dalam Power and Economy in Suharto’s Indonesia (1990), selama menjadi bos Pertamina dia dikenal sebagai raja minyak dan tangan kanan Soeharto. Beberapa proyek besar dimandori Sutowo langsung atas perintah Soeharto. Termasuk juga pendirian hotel untuk konferensi yang berada di kawasan Senayan.

Namun, dia juga sarat kontroversi. Selama memimpin Pertamina, keuntungan dari oil boom tidak dimanfaatkan dengan baik. Keuangan dan manajemen Pertamina malah kacau-balau. Tak ada pembukuan dari pendapatan besar Pertamina selama periode itu. Akibat ulah Sutowo, Pertamina terancam bangkrut. Dan dia pun diberhentikan secara hormat oleh Presiden Soeharto.

Semua ini berubah ketika Soeharto lengser dan reformasi membuka keran kebebasan. Keberadaan hotel tersebut digugat. HGB yang habis pada 2003 menandai awal mula pertempuran pemerintah melawan keluarga Sutowo. Semua ini dilakukan untuk merebut kembali kepemilikan Hotel Sultan setelah beberapa tahun dikelola swasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*