Komentar 3 Kubu Capres-cawapres soal Dokumenter ‘Dirty Vote’

Jakarta – Film Dirty Vote menjadi perbincangan panas karena membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga kubu capres-cawapres memberikan komentar atas film dokumenter yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu.
Dirangkum detikcom, Selasa (13/2/2024), dalam film itu berisikan pernyataan dari tiga pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.

Dalam video dokumenter tersebut, ada juga pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades tentang potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades ini juga menyinggung kubu 02.

Komentar TKN Prabowo-Gibran
Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berkomentar atas ramainya perbincangan film Dirty Vote. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah.

“Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).

Habiburokhman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut.

Habiburokhman mengatakan ada tiga hal yang disorot dalam film tersebut. Pertama terkait soal penunjukan Pj kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah.

“Narasi ini sangat tak ilmiah ya dan sangat tak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya disebut Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon,” katanya.

Dia juga menyoroti pernyataan dari tokoh lainnya di film tersebut yang menyebutkan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Habiburokhman menilai ucapan itu tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya di mana.

“Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar, tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana, apa buktinya. Bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual,” ungkapnya.

Terakhir yang disorotinya adalah soal tudingan APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, hal tersebut juga tidak mendasar.

“Intinya mengatakan soal kepala desa, APDESI yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah ini juga nggak berdasar, karena tidak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, lalu memastikan warga di desanya memilih Paslon tertentu. Bagaimana caranya,” sebutnya.

Habiburokhman berpikir bahwa film itu disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu dilakukan karena elektabilitas paslon nomor 2 sudah di atas 50 persen.

“Nah ini karena mungkin Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*